JAKARTA,quickq官方软件安卓版 DISWAY.ID –Kebijakan tarif dagang tambahan sebesar 32 persen yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, terhadap sejumlah negara termasuk Indonesia, memicu kekhawatiran di kalangan pelaku industri dalam negeri.

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) menyuarakan keresahannya terhadap potensi dampak kebijakan tersebut, khususnya bagi sektor industri padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja.

BACA JUGA:Ekonom Soroti Peluang di Tengah-tengah Ancaman Tarif Dagang Donald Trump

Mereka menilai, tarif tinggi dari AS bisa memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di Indonesia jika pemerintah tidak segera mengambil langkah antisipatif.

Untuk itu, API dan APSyFI telah mengajukan empat tuntutan kepada pemerintah guna melindungi industri dalam negeri.

“Jangan sampai ada kelonggaran pada aturan dalam negeri karena tekanan dari luar,” ujar perwakilan API dan APSyFI kepada Disway, Sabtu 5 April 2025.

BACA JUGA:Florian Wirtz 'Kartu Trump' Manchester City, Penerus Kevin De Bruyne di Skuad The Citizens

Salah satu poin penting dalam tuntutan tersebut adalah dorongan kepada pemerintah untuk memperkuat perlindungan pasar domestik agar industri lokal tetap kompetitif dan mampu bertahan di tengah tekanan global.

“Kehadiran industri padat karya penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan penyerapan tenaga kerja,” lanjutnya.

BACA JUGA:Uni Eropa Ngamuk Balas Tarif Trump! Harga Produk AS Makin Mahal dari Daging Sampai Tisu Toilet

Kekhawatiran serupa juga disampaikan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Ketua Apindo, Shinta Kamdani, menilai bahwa industri padat karya yang selama ini sudah menghadapi berbagai tantangan, kini dihadapkan pada ancaman baru akibat kebijakan proteksionis AS.

“Kekhawatiran terbesar kami adalah adanya layoff di industri padat karya, karena selama ini industri tersebut sudah banyak tantangannya sendiri,” tutur Shinta.

BACA JUGA:Dikenai Kebijakan Tarif Donald Trump, Ini yang Harus Dipersiapkan Pemerintah Indonesia

Langkah konkret dari pemerintah dinilai sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan sektor industri padat karya serta menghindari gelombang PHK yang berisiko memperlemah daya beli masyarakat secara luas.

• 1
• 2
• »

• ·Bank BJB Buka Suara Soal Korupsi Fasilitas Kredit PT Sritex
• ·Harga Cabai Masih Terasa Pedas, Pedagang Pasar Mengeluh: Dua Jam Ngobrol Nggak Ada yang Belanja
• ·Cek Besaran Gaji CPNS Pemprov DKI Jakarta Terbaru 2024, Tembus Rp20 Jutaan!
• ·Golkar Bakal Beri Penghargaan Tertinggi untuk Airlangga Hartarto
• ·Cara Membuat Bumbu Rendang yang Enak dan Gurih untuk Lebaran
• ·Minta Pendapat soal Mubahalah, Tim Kuasa Hukum Gus Nur Malah Dicuekin MUI
• ·Kemenperin Sebut Penerapan SNI Emas Akan Jamin Kualitas dan Memacu Daya Saing
• ·Harga Minyak Nyaris Tak Bergerak, Investor Tunggu Hasil Negosiasi Nuklir Iran
• ·Pembunuhan Suami dan Anak, Tiga Tersangka Baru Berhasil Diringkus
• ·PKB Bakal Tegaskan Posisi Resmi Gabung di Pemerintahan Prabowo
• ·Desainer Ikonik Italia Rosita Missoni Meninggal Dunia
• ·Menkes Bakal Umumkan Hasil Investigasi Dugaan Bullying PPDS FK Undip Minggu ini
• ·Sigap Bantu Korban Terdampak Banjir, Bapanas Siap Salurkan Bantuan Cadangan Pangan
• ·Pro AVL 2023 Jadi Pameran Audio Visual dan Lighting Terbesar di Indonesia
• ·Melonjak Rp23 Ribu, Harga Emas Antam Dijual Rp1.894.000 per Gram pada 19 Mei 2025
• ·Ditolak Setneg Pakai Wisma Atlet Kemayoran Jadi Gudang Logistik Pemilu, KPU DKI Pilih Opsi Kedua