Berantas Situs dan Aplikasi Judi Slot, Kominfo Gandeng Polri
JAKARTA,quickq官网app下载 DISWAY.ID -Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemen Kominfo) gandeng Polri dalam berantas situs dan aplikasi judi slot.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Kominfo, Budie Arie Setiadi saat konferensi pers di Kantor Kemen Kominfo, Jakarta Pusat, Rabu, 8 Agustus 2023.
"Nanti kita akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum kepolisian. Kita juga dimulai menghimbau sampai juga akhirnya ada tindakan-tindakan dan langkah-langkah hukum," ujar Budie Arie Setiadi kepada awak media.
Sebagaimana diketahui, kata Budie Arie, korban dari judi slot ini paling babyak dirasakan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah dan anak-anak.
BACA JUGA:Utang Waskita Beton Precast ke Sub Kontraktor Dibayar Dengan Saham, Netizen: Subkon Butuh Duit Bukan Saham!
BACA JUGA:Protes Guru Pada Orang Tua Murid: Tak Mau Ditegur Guru di Sekolah, Didik Sendiri!
Hal itu dikarenakan banyak aplikasi judi slot yang dikemas layaknya games sehingga dapat menarik para penggunanya, bahkan ada beberapa pegiat media sosial yang ikut mempromosikan aplikasi judi slot.
"Korbannya rakyat bawah dan anak-anak kecil gitu. Jadi soal tadi influencer dampaknya dan sebagainya saya pikir nanti kita akan koordinasi lebih intens dengan aparat hukum khususnya kepolisian Republik Indonesia," kata Budie Arie.
"Tugas kita kan kominfo cuman melakukan pencegahan, blokir gitu. Nanti kalau tindakan selanjutnya langkah hukum nanti kita koordinasikan dan komunikasikan dengan aparat penegak hukum khususnya Republik Indonesia," sambungnya.
Sebagaimana diketahui, Kemen Kominfo telah memblokir aplikasi judi slot, Higgs Domino Island di Playstore dan App Store.
BACA JUGA:Kesederhanaan Iwan Fals, Pakai Sandal Jepit Bernyanyi di Acara Khitanan Tetangga, Netizen: 'Warbiasah, Sunatan Ngundang Iwan Fals!'
BACA JUGA:Tarif Baru Tol Jagorawi dan Tol Bandara Segera Berlaku
Dia mengatakan bahwa pemblokiran ini dilakukan atas perintah langsung dari Presiden RI, Joko Widodo atau Jokowi dan meneruskannya ke Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika), Semuel A Pangerapan.
"Sesuai arahan presiden saya langsung tancap gas untuk memerintahkan Ditjen Aptika, pak Sammy (panggilan dari Semuel A Pangerapan) dan jajaran untuk melakukan penanganan judi online secara cepat dan sigap karna ini menjadi keresahan masyakat luas," ujar Budie Arie Setiadi.
- 1
- 2
- »
相关文章:
- 背景提升丨项目集锦!竞赛/课程/实习超硬核资源不容错过!
- Prabowo Perintahkan Kepala BNPB Gerak Cepat Tangani Banjir Pekalongan
- Mitos atau Fakta: Menstruasi Bisa Sinkron Saat Tinggal Bersama?
- Indonesia Kecolongan! Defisit Talenta Digital Diambil Alih AI Kuasai Sektor Strategis
- 英国学珠宝设计最好的大学有哪些?
- Kemenperin: Perpanjangan HGBT Bisa Bantu Dukung Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
- Bahas Pelantikan Kepala Daerah Terpilih, Komisi II DPR RI Rapat dengan Mendagri, KPU dan Bawaslu
- Cara Mudah Meningkatkan Kualitas Ibadah Puasa dari Tahun Sebelumnya
- Bawaslu Temukan 6 Juta Pemilih Masuk 8 Kategori Tidak Memenuhi Syarat
- Ketahuan Banting Koper
相关推荐:
- Bawaslu Sebut Desain Baju Bacapres Tidak Melanggar Kampanye
- Pemerintah Cari Cara Agar Para Preman Tak Meresahkan, Istana: Mereka Juga Anak
- MA Tangani 31 Ribu Perkara Sepanjang 2024, Meningkat 13,18% Dibandingkan 2023
- Yayasan Sudamala Bumi Insani Menginspirasi di Sumba Lewat Program EGK
- Amplop Berlogo PDIP Berisi Uang Akan Diselidiki Bawaslu: Segera Lakukan Penelusuran
- Puasa Lancar Jaya Tanpa Masalah Pencernaan dengan 6 Cara Ini
- Golongan Darah A Berisiko Stroke di Usia Muda, Benarkah?
- 30 Ucapan Isra Miraj 2025 Singkat dan Penuh Makna, Cocok Jadi Caption Instagram
- 中央圣马丁艺术学院学费是多少?
- Mitos atau Fakta: Menstruasi Bisa Sinkron Saat Tinggal Bersama?
- 平面设计留学生回国都干嘛了?
- 视觉传达设计出国留学哪个国家好?
- 平面设计作品集制作准备攻略!
- Ridwan Kamil Tak Peduli Digugat Panji Gumilang: Silakan Saja, Saya Wajib Bela Umat dan Syariat
- 2025美国艺术留学的时间规划
- Kebijakan Tarif Dibatalkan Pengadilan, The Fed Sinyalkan Pemangkasan Suku Bunga AS
- 2025美国艺术留学的时间规划
- Kuasa Hukum Pastikan Panji Gumilang Akan Hadiri Pemeriksaan Besok
- 风景园林出国读研哪个国家好?
- Trump Dibuat Kaget, Ini Alasan Pengadilan Batalkan Kebijakan Tarif AS