Evaluasi 100 Hari Prabowo, Ekonom Soroti Dampak Program Pemerintah ke Kelas Menengah

焦点 2025-06-16 10:01:30 65

JAKARTA,quickq加速器官网js7 DISWAY.ID -Periode seratus hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menjadi bahan evaluasi publik.

Pasalnya, dengan skala kabinet yang besar dan berbagai program populis yang dicanangkan, muncul pertanyaan besar mengenai keberlanjutan fiskal dan keseimbangan beban ekonomi yang ditanggung oleh berbagai lapisan masyarakat, terutama kelas menengah.

Evaluasi 100 Hari Prabowo, Ekonom Soroti Dampak Program Pemerintah ke Kelas Menengah

Evaluasi 100 Hari Prabowo, Ekonom Soroti Dampak Program Pemerintah ke Kelas Menengah

Menurut pendapat Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, konteks kebijakan ekonomi yang diusung juga menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan.

Evaluasi 100 Hari Prabowo, Ekonom Soroti Dampak Program Pemerintah ke Kelas Menengah

BACA JUGA:Prabowo Akui Sudah Bahas Penembakan WNI di Malaysia dengan PM Anwar Ibrahim

Evaluasi 100 Hari Prabowo, Ekonom Soroti Dampak Program Pemerintah ke Kelas Menengah

BACA JUGA:Menteri ATR/BPN Beberkan Dua Perusahaan Pemilik HGB Pagar Laut Bekasi, Nusron: PT CL dan MAN

Terutama ketika program-program seperti Makan Bergizi Gratis, swasembada pangan, dan peningkatan belanja infrastruktur membutuhkan alokasi anggaran yang sangat besar. 

"Kelas menengah, sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia, menghadapi tekanan yang semakin besar akibat ambisi populis yang diterapkan oleh pemerintahan," jelas Achmad ketika dihubungi oleh Disway pada Kamis 30 Januari 2025.

Achmad menambahkan, penerimaan negara yang didorong oleh target pajak yang tinggi juga membuat kelompok kelas menengah harus menanggung beban lebih berat dalam bentuk peningkatan pajak dan biaya hidup yang semakin tinggi.

Salah satu kebijakan yang paling kontroversial dalam seratus hari pertama ini adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program yang awalnya menargetkan 17,5 juta penerima manfaat ini kini direncanakan untuk melakukan ekspansi hingga 82,5 juta penerima.

BACA JUGA:Usai Proses Ekstradisi Rampung, KPK Akan Langsung Tahan Paulus Tannos

BACA JUGA:Pesan Prabowo ke WNI: Jangan Terlibat Kegiatan Ilegal dan Jangan Mau Dibohongi Sindikat

Dengan kata lain, program ini akan membutuhkan tambahan anggaran hingga Rp 100 triliun. 

"Anggaran ini, jika tidak dikelola dengan baik, dapat semakin memperlebar defisit anggaran negara. Ketika defisit membesar, jalan keluar yang paling sering diambil adalah dengan menaikkan pajak dan mengurangi subsidi di sektor lain, yang berpotensi semakin menekan daya beli masyarakat kelas menengah," jelas Achmad.

  • 1
  • 2
  • »

本文地址:http://www.quickq-ws.com/html/99e599445.html
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

全站热门

Cerita Megawati yang Tidak Punya Ponsel agar Tak Disadap: Kayak James Bond Aja!

Menteri ATR/BPN: Sertifikat HGB di Laut Surabaya dan Sidoarjo Terbit Tahun 1996

UMP Jakarta Naik 5,1%, Wagub Riza Berharap Para Pengusaha Mengerti

5 Kesalahan saat Memasak Pakai Bawang Putih

Kepala BPKP Ingatkan Kepala Daerah se

Ngeri! Pengakuan Teroris Syaiful Basri Eks Laskar FPI, Mau Bom SPBU Gegara Habib Rizieq Ditangkap

Diperiksa 8,5 Jam, Maria Lestari Gak Tau Dipanggil KPK soal Kasus Hasto

Tidur Miring ke Kiri atau ke Kanan, Mana yang Lebih Baik?

友情链接