JAKARTA,苹果ios系统下载quickq DISWAY.ID –Kebijakan tarif dagang tambahan sebesar 32 persen yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, terhadap sejumlah negara termasuk Indonesia, memicu kekhawatiran di kalangan pelaku industri dalam negeri.

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) menyuarakan keresahannya terhadap potensi dampak kebijakan tersebut, khususnya bagi sektor industri padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja.

BACA JUGA:Ekonom Soroti Peluang di Tengah-tengah Ancaman Tarif Dagang Donald Trump

Mereka menilai, tarif tinggi dari AS bisa memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di Indonesia jika pemerintah tidak segera mengambil langkah antisipatif.

Untuk itu, API dan APSyFI telah mengajukan empat tuntutan kepada pemerintah guna melindungi industri dalam negeri.

“Jangan sampai ada kelonggaran pada aturan dalam negeri karena tekanan dari luar,” ujar perwakilan API dan APSyFI kepada Disway, Sabtu 5 April 2025.

BACA JUGA:Florian Wirtz 'Kartu Trump' Manchester City, Penerus Kevin De Bruyne di Skuad The Citizens

Salah satu poin penting dalam tuntutan tersebut adalah dorongan kepada pemerintah untuk memperkuat perlindungan pasar domestik agar industri lokal tetap kompetitif dan mampu bertahan di tengah tekanan global.

“Kehadiran industri padat karya penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan penyerapan tenaga kerja,” lanjutnya.

BACA JUGA:Uni Eropa Ngamuk Balas Tarif Trump! Harga Produk AS Makin Mahal dari Daging Sampai Tisu Toilet

Kekhawatiran serupa juga disampaikan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Ketua Apindo, Shinta Kamdani, menilai bahwa industri padat karya yang selama ini sudah menghadapi berbagai tantangan, kini dihadapkan pada ancaman baru akibat kebijakan proteksionis AS.

“Kekhawatiran terbesar kami adalah adanya layoff di industri padat karya, karena selama ini industri tersebut sudah banyak tantangannya sendiri,” tutur Shinta.

BACA JUGA:Dikenai Kebijakan Tarif Donald Trump, Ini yang Harus Dipersiapkan Pemerintah Indonesia

Langkah konkret dari pemerintah dinilai sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan sektor industri padat karya serta menghindari gelombang PHK yang berisiko memperlemah daya beli masyarakat secara luas.

• 1
• 2
• »

• ·Sestama Baznas RI Subhan Cholid Ajak Media Perkuat Literasi Zakat
• ·Staf Hasto Kristiyanto Ajukan Gugatan Praperadilan ke PN Jaksel
• ·Emiten Agribisnis (CPIN) Siap Guyur Dividen Tunai Rp1,77 Triliun, Intip Jadwal Lengkapnya!
• ·FOTO: Keseruan Warga Ngabuburit di Ruang Limpah Lebak Bulus
• ·阿姆斯特丹艺术学院申请条件介绍
• ·Apakah RUU TNI Disahkan Sebelum Lebaran? Ini Kata Dasco
• ·Ini 3 Kelompok yang Berkesempatan Ikut Seleksi UTBK SNBT 2025 secara gratis, Siapa Saja?
• ·Staf Hasto Kristiyanto Ajukan Gugatan Praperadilan ke PN Jaksel
• ·Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Dibanderol Rp1.986.000 per Gram, UBS dan Galeri 24 Dijual Segini
• ·Kapolri dan Panglima TNI Sepakat Investigasi Kasus Penembakan Anggota Polres Way Kanan
• ·Anies Bangun Lagi Kampung Akuarium, Kan Main, Ini Reaksi Ahok..
• ·法国巴黎国立美术学校排名如何？
• ·Ekonom Soroti Peluang di Tengah
• ·Junjung Tinggi Keselamatan, KAI Dukung Penuh Proses Penyelidikan Insiden Magetan
• ·世界最好的服装设计大学有哪些申请要求？
• ·Ini Keutamaan Membaca Al