Prabowo Ajak Sektor Swasta Dalam dan Luar Negeri Terlibat dalam Proyek Infrastruktir Indonesia

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengajak sektor swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri, untuk terlibat secara maksimal dalam pembangunan infrastruktur nasional. Dalam pernyataannya, Prabowo secara terbuka mengakui bahwa di sektor konstruksi fisik, investor swasta, khususnya dari luar negeri sering kali menunjukkan efisiensi dan ketepatan waktu yang lebih tinggi dibandingkan institusi negara.

“Saya percaya pada peranan negara yang kuat, terutama dalam mengatasi kemiskinan, kelaparan, dan memperbaiki pendidikan. Tapi saya juga tahu, di bidang-bidang tertentu, terutama konstruksi pembangunan fisik, sektor swasta sering lebih modern, lebih efisien, dan dapat mencapai prestasi tepat waktu sambil menghemat anggaran yang besar,” ujar Prabowo dalam acara International Conference of Infrastructure (ICI) di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).

Pernyataan tersebut disampaikan dalam rangka mendorong akselerasi pembangunan infrastruktur yang dinilai menjadi fondasi utama menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Pemerintah, menurutnya, tidak dapat bekerja sendiri. Oleh karena itu, keterlibatan dunia usaha dianggap krusial.

Untuk mendukung kolaborasi ini, Prabowo juga menyatakan akan memberikan ruang yang lebih luas bagi mekanisme kemitraan antara pemerintah dan badan usaha (Public-Private Partnership/PPP), termasuk dalam hal penyederhanaan regulasi dan perizinan investasi.

“Saya mengundang sektor swasta dari dalam dan luar negeri untuk ikut terlibat sebesar-besarnya dalam pembangunan infrastruktur kita,” katanya.

Baca Juga: Prabowo Bentuk Badan Otorita Penerimaan Negara, Ada Panglima TNI hingga Kapolri Jadi Petinggi

Langkah ini sejalan dengan strategi besar pemerintah yang mengutamakan efisiensi anggaran dan percepatan penyelesaian proyek, terutama di tengah tantangan fiskal dan kebutuhan pembangunan jangka panjang yang kian mendesak.

Prabowo menegaskan bahwa kolaborasi ini bukan berarti melepas tanggung jawab negara, tetapi justru bagian dari strategi untuk mengoptimalkan kekuatan nasional dan global demi kesejahteraan rakyat.