JAKARTA,quickq io官网 DISWAY.ID --Selama beberapa tahun terakhir, fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menimpa para pekerja di Indonesia telah menjadi salah satu permasalahan yang belum dapat ditemukan jalan keluarnya.

Hal ini tentunya menjadi momok yang menghantui para pekerja di Tanah Air, terutama pekerja di sektor ritel, tekstil, dan jasa.

Selain itu menurut Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, hal ini juga menjadi bukti bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih mengalami ketimpangan.

BACA JUGA:DPR Terburu-buru Sahkan Revisi UU TNI, Amnesty International Khawatir Kembalinya Dwifungsi Militer

BACA JUGA:KPK Tahan 2 Tersangka Korupsi LPEI, Kerugian Negara Capai Rp11,7 Triliun

"PHK di sektor formal juga mendorong pergeseran ke sektor informal, yang umumnya menawarkan upah rendah dan tidak ada jaminan sosial," ucap Achmad ketika dihubungi oleh Disway pada Kamis 20 Maret 2025.

Tidak hanya itu, Achmad juga menambahkan bahwa situasi ini makin diperburuk oleh adanya ketidakseimbangan dalam struktur ekonomi.

Dalam hal ini, pertumbuhan yang digerakkan ekspor komoditas dan industri padat modal tidak menyentuh sektor-sektor yang menyerap banyak tenaga kerja. 

"Alih-alih menciptakan lapangan kerja baru, banyak perusahaan justru melakukan efisiensi melalui otomatisasi. Alhasil, dampaknya, angka pengangguran terbuka (TPT) tetap tinggi, terutama di kalangan pemuda dan lulusan baru," jelas Achmad.

Fenomena PHK inipun juga turut mempengaruhi rendahnya daya beli masyarakat. Pasalnya, masyarakat cenderung menunda belanja karena ekspektasi harga lebih rendah, sementara ancaman PHK di sektor manufaktur dan jasa memperparah kehati-hatian konsumsi.  

BACA JUGA:Komdigi Prediksi Trafik Jaringan Seluler Naik hingga 20% saat Libur Lebaran

BACA JUGA:Kemkomdigi Hentikan Layanan Internet dan Penyiaran Selama 24 Jam saat Hari Nyepi di Bali

"Deflasi dua bulan beruntun awal tahun 2025 (data BPS, Januari-Februari 2025) menjadi indikator melemahnya permintaan domestik. Daya beli yang melemah, inflasi yang tidak stabil, dan ketidakpastian pasar global membuat momentum Lebaran tidak mampu menjadi penyelamat ekonomi," ucap Achmad.

Dengan kondisi seperti ini, muncul keraguan akan apakah Indonesia akan mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.

• 1
• 2
• »

• ·Greenpeace Ungkap Ancaman Tambang Nikel Masih Bayangi Raja Ampat
• ·Jadi Anggota Dewan, Bisa Apa Tina Toon?
• ·Mau Liburan ke Dubai Lebih Murah, Datang Saat Musim Panas
• ·Forum Zakat Ungkap Tiga Tantangan Besar Tata Kelola Zakat di Indonesia
• ·Ganti Rugi Warga Terdampak Ledakan Gudang Amunisi Diungkap Panglima TNI
• ·Tak Perlu Pakai Racun, Coba 7 Cara Alami Ini untuk Mengusir Tikus
• ·Dede, Saksi Pembunuhan Vina Cirebon Ajukan Permohonan Perlindungan ke LPSK!
• ·Polisi Nemplok di Mobilio Cabut Laporan, Kasus Pun Berakhir Damai
• ·PKS Usung Sohibul Iman Sebagai Bakal Cagub, PKB Soroti Pentingnya Koalisi Pilkada Jakarta
• ·FOTO: Berlomba Saling Tampar di Afrika Selatan
• ·Ibu Kota Pindah Ke kaltim, Ini Reaksi Gubernur Jakarta
• ·Wall Street Bergejolak, Dampak Tarif Trump Mulai Membayangi Ekonomi AS
• ·Bank Woori Saudara Hadapi Kasus Fraud Rp1,2 Triliun, OJK Klaim Telah Beri Peringatan Sejak 2023
• ·FOTO: Berlomba Saling Tampar di Afrika Selatan
• ·Jelang Perayaan HUT RI di IKN, Raja Juli Antoni: Perkembangannya Sudah Hampir Rampung
• ·Negara Ini Punya Paspor Terlemah di Dunia, Bebas Visa Cuma 26 Negara