时间：2025-06-14 01:41:38 来源：quickq官网充值

Warta Ekonomi,quickq网页版 Jakarta -

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupaya meningkatkan produksi udang nasional melalui pembangunan tambak budidaya udang terintegrasi (Integrated Shrimp Farming/ISF) di Desa Palakahembi dan Kelurahan Watumbaka, Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dan kini KKP masih menyiapkan berbagai tahapan untuk pembangunan tersebut dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama Gubernur NTT, Bupati, dan Wakil Bupati Sumba Timur yang meninjau rencana lokasi beberapa waktu lalu.

Baca Juga: KKP Dorong Kolaborasi Jaga Laut untuk Keberlanjutan Ekonomi Biru

“Program ini bertujuan meningkatkan produksi udang nasional secara signifikan. Dengan ketersediaan lahan luas yang berstatus sebagai lahan negara, wilayah ini sangat cocok untuk program pembangunan tambak udang modern dengan konsep terintegrasi,” ungkap Menteri Trenggono, dikutip dari siaran pers KKP, Jumat (13/6).

Pengembangan ISF di Sumba Timur, lanjut Menteri Trenggono, diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan timur Indonesia. Selama ini, udang merupakan salah satu komoditas unggulan ekspor perikanan Indonesia di pasar global. 

Oleh karena itu, program pembangunan tambak terintegrasi di Sumba Timur menjadi bagian penting dari strategi peningkatan produksi udang nasional dan mewujudkan Indonesia sebagai produsen udang nomor satu di dunia.

“Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat, kami terus mempersiapkan seluruh tahapan pembangunan. Kami harap dalam waktu dekat ground breaking ISF Sumba Timur dapat segera dilaksanakan,” tambahnya.

Potensi Ekonomi

Menurut Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Tb Haeru Rahayu, kondisi perairan Sumba Timur sangat cocok untuk budidaya udang vaname. Lahan yang akan dibangun merupakan lahan tidak produktif dan terbuka. Lokasi rencana intake juga berada di perairan terbuka tanpa vegetasi mangrove.

“Program ISF ini menerapkan Good Aquaculture Practices dari hulu hingga hilir dalam satu sistem pengelolaan, dengan prinsip eco-efficiency sepanjang rantai nilai (value chain), pelestarian sumber daya alam, pengendalian dampak lingkungan, serta melibatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, ini diharapkan memberikan multiplier effect bagi masyarakat lokal dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional” jelas Dirjen Tebe.

Halaman Berikutnya

Halaman:

• 1
• 2

上一篇：DPP Projo Segera Gelar Kongres, Akankah Jadi Partai Politik?
下一篇：Gelar Lighting Experience Days 2025, PT IMS Techno Indonesia Perkuat Industri Tata Cahaya Nasional

• ·Menko Airlangga Jelaskan Alasan Anggaran Perlinsos di 2024 Naik di Sidang MK
• ·Terima Menlu Prancis, Presiden Prabowo Perluas Kerja Sama Alutsista dan Pertahanan
• ·Di Hadapan Prancis, Menekraf Jelaskan Ekonomi Kreatif RI Tumbuh Signifikan 11 Tahun Terakhir
• ·Jaga Kinerja, Produsen Alat Tulis BINO Fokus Perluas Produk dan Kanal Distribusi
• ·Tim Hukum Baiq Nuril Bakal Bersurat ke Jokowi
• ·Studi: Nol Kasus Kanker Serviks pada Perempuan yang Divaksin HPV
• ·Komdigi Terbitkan Permen Atur Penggunaan eSIM, Dorong Migrasi Keamanan Digital
• ·Prabowo: Idulfitri Momentum Persatuan dan Solidaritas Bangsa
• ·Gibran Sambangi Rumah Prabowo Subianto, Bahas Soal Kementerian Makan Siang Gratis?
• ·Komdigi Terbitkan Permen Atur Penggunaan eSIM, Dorong Migrasi Keamanan Digital
• ·Kunjungan Presiden Macron ke Borobudur Tandakan Keseriusan Prancis Jadi Mitra Kembangkan Ekraf
• ·Berita Duka! Petrus Turang Uskup Agung Kupang Tutup Usia, Ini Kiprahnya
• ·NasDem Hormati Putusan MK yang Tolak Gugatan Sengketa Pilpres 2024
• ·Dukung Klinik Mandiri, BNI Gaet Kemenkes dan Periksa.id Hadirkan Smart Healthcare untuk Nakes
• ·Kasus Ronald Tannur Jadi Pintu Masuk Terbongkarnya Suap Rp60 Miliar di Balik Ekspor CPO
• ·Penting Nih! 3 Cara Pencairan Saldo Dana Bansos 2025, Tak Hanya Lewat Online